Komisi IX Soroti Minimnya Tenaga Medis di Bengkulu

05-05-2017 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti minimnya tenaga medis khususnya dokter spesialis di sejumlah kabupaten dan daerah di Provinsi Bengkulu. Menurut Saleh, hal ini patut menjadi perhatian pemerintah pusat, mengingat permasalahan terkait kurangnya tenaga medis kerap ditemukan di sejumlah daerah di seluruh Indonesia.

 

Demikian diungkapkannya saat meninjau sejumlah pusat pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit umum daerah di Provinsi Bengkulu, Rabu (03/05/2017).

 

“Salah satu kendala yang kita temukan adalah jumlah dokter spesialis yang sangat terbatas, mestinya ini dibutuhi pemerintah tapi sampai saat ini belum terpenuhi,” ujar Saleh di sela-sela peninjauannya

 

Politisi dari F-PAN ini mengatakan persentase kurangnya tenaga spesialis masih hampir separuh dari kebutuhan. Misalnya, di RS Provinsi Bengkulu yang hanya memiliki 36 dokter spesialis, sementara idealnya RS ini memiliki 70 tenaga spesialis. Tenaga medis yang dibutuhkan diantaranya spesialis mata, spesialis penyakit paru, spesialis kulit, spesialis anestesi, dan radiologi.

 

Sejauh ini, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, dokter spesialis anestesi dan radiologi hanya ada 3 yaitu di Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Kepahiang. Sementara, masih ada 33 puskesmas di daerah yang belum memiliki tenaga dokter umum.

 

Di sisi lain, sambungnya, pemerintah sedang menjalankan program wajib kerja dokter spesialis. Menurutnya, persoalan kekurangan tenaga spesialis ini bisa diatasi dengan program tersebut. Dalam pemetaan dokter spesialis, pemerintah diminta memprioritaskan RSUD maupun puskesmas di provinsi tertinggal.

 

Selanjutnya, ia  berharap pemerintah daerah melakukan kerja sama dengan fakultas kedokteran yang ada, sehingga mereka bisa mengirimkan dokter spesialis yang dibutuhkan di daerah setempat.

 

“Jadi, tidak menunggu mesti pegawai negeri. Selain itu, nanti bisa dianggarkan melalui APBD, sehingga pemenuhan terhadap tenaga kesehatan bisa meningkat. Tak hanya itu, kerja sama dengan rumah-rumah sakit swasta yang memiliki tenaga medis sangat dibutuhkan untuk diperbantukan,” terang Saleh.

 

Sementara itu, Direktur RS M. Yunus Zulkimaulub berharap, semakin banyak tenaga medis yang ingin mengabdikan dirinya di provinsi tertinggal, semakin baik. Kesenjangan pelayanan kesehatan pun niscaya bisa dihindari.

 

“Bengkulu memang bukan daerah prioritas bagi para dokter. Apalagi, jumlah pasien dan tingkat kenyamanannya kurang. Tapi, kini saya yakin,  bukan itu lagi yang harus kita tonjolkan. Namun, bagaimana memenuhi kebutuhan untuk seluruh masyarakat,” imbuh Zulkimaulub. (ann)/foto:Anne/rni

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...